Bukti Kejahatan Perundang-undangan yang Melegitimasi Tambang Besi di Kulon Progo

Berikut ini adalah tabel bagimana Raperda yang telah diparipurnakan kemudian berubah begitu saja dan ditetapkan menjadi PERDA, setelah melalui tangan Gubernur Jogjakarta (eksekutif propinsi) dan ditetapkan koordinasi tata ruang wilayah di tingkat pusat. Silahkan klik judul di atas untuk memahami perubahan dan pengebiran pasal-pasal demi melegitimasi kepentingan tertentu dan jelas sangat berdampak.